JAKARTA UTARA — | Rasionews | Polemik mengenai akses wartawan di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Utara belum sepenuhnya mereda. Klarifikasi Yordania Emerald yang membantah adanya pembatasan terhadap kerja jurnalistik justru memunculkan pertanyaan baru mengenai mekanisme komunikasi antara media dan Kantah Jakarta Utara.
Dalam klarifikasinya kepada seorang wartawan pada Sabtu (29/8/2026), Yordania menyatakan tidak pernah ada pembatasan terhadap kerja jurnalis di Kantah Jakarta Utara.
«“Gak ada pembatasan kerja jurnalis di Kantah Jakut, itu narasi sangat sesat dan hoaks. Kami hanya bermitra dalam bentuk pemberitaan dengan Kantah Jakut. Sekarang begini, ketika kita diundang liputan oleh Kantah Jakut untuk membuat berita. Apakah itu salah? Kalian pikir sendiri,” ujar Yordania.»
- Advertisement -
Pernyataan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa hubungan yang dijalankan dengan Kantah Jakarta Utara disebut sebagai kemitraan publikasi, bukan pembatasan terhadap pers.
Namun, persoalan yang kini menjadi sorotan bukan mengenai boleh atau tidaknya sebuah media menjalin kerja sama publikasi dengan instansi pemerintah.
*Pertanyaan utamanya justru terletak pada munculnya istilah “koordinator media online”.*
- Advertisement -
*Jika Hanya Kemitraan, Apa Fungsi “Koordinator”?*
Kerja sama publikasi antara media dan instansi pemerintah pada prinsipnya bukan sesuatu yang otomatis bertentangan dengan kebebasan pers. Pemerintah dapat mengundang media untuk meliput kegiatan, menyampaikan informasi, maupun membangun komunikasi dengan perusahaan pers.
Akan tetapi, persoalan menjadi berbeda apabila dalam praktiknya terdapat mekanisme yang membuat komunikasi antara wartawan dan instansi pemerintah seolah harus melewati pihak tertentu.
- Advertisement -
Redaksi memperoleh informasi bahwa dalam dokumen perjanjian yang menjadi dasar hubungan tersebut terdapat penyebutan *“koordinator media online”.*
Jika istilah tersebut memang tercantum dalam dokumen resmi, maka keberadaannya tentu membutuhkan penjelasan yang terang.
Sebab, publik dan kalangan pers berhak mengetahui apakah posisi tersebut hanya berfungsi sebagai penghubung komunikasi atau memiliki kewenangan tertentu terhadap akses media.
Sejumlah pertanyaan pun muncul:
– Apa sebenarnya kewenangan “koordinator media online” tersebut?
– Siapa yang memberikan kewenangan?
– Apakah wartawan dari media lain wajib berkoordinasi melalui pihak tersebut?
– Apakah koordinator memiliki kewenangan mengatur akses wartawan?
– Apakah koordinator menentukan media yang mendapatkan undangan?
– Apakah wartawan tetap dapat melakukan konfirmasi langsung kepada pejabat Kantah Jakarta Utara?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru sebaliknya, pertanyaan itu membutuhkan *klarifikasi resmi dari pihak yang memiliki kewenangan.*
*Security Disebut Mengarahkan Wartawan ke Pihak Tertentu*
Selain persoalan dokumen, informasi lain yang diterima redaksi menyebutkan adanya praktik di lapangan ketika wartawan yang datang ke Kantah Jakarta Utara diarahkan oleh petugas keamanan untuk berkomunikasi melalui pihak yang disebut sebagai “koordinator media online”.
Redaksi belum menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk pembatasan pers.
Namun, apabila informasi tersebut benar, mekanisme itu layak dijelaskan kepada publik.
Sebab, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tentu harus mematuhi tata tertib, prosedur keamanan, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan kantor pemerintah.
Pada saat yang sama, mekanisme tersebut idealnya tidak menghilangkan ruang bagi wartawan untuk mencari informasi dan melakukan konfirmasi secara profesional.
Pertanyaan sederhananya:
*Apakah wartawan yang tidak memiliki hubungan kemitraan publikasi dengan Kantah Jakarta Utara tetap dapat meminta konfirmasi langsung kepada pejabat atau pihak berwenang di Kantah Jakarta Utara?*
Jika jawabannya bisa, Kantah Jakarta Utara perlu menjelaskan prosedurnya secara terbuka.
Sebaliknya, apabila terdapat mekanisme tertentu yang mengharuskan wartawan berkomunikasi melalui seorang koordinator, maka batas kewenangan dan dasar mekanisme tersebut perlu diterangkan agar tidak menimbulkan persepsi adanya “pintu tunggal” bagi pers.
*Bukan Soal Siapa yang Diundang, tetapi Apakah Aksesnya Setara*
Pernyataan Yordania mengenai media yang diundang untuk melakukan peliputan bukanlah inti persoalan.
Tidak ada yang mempersoalkan hak sebuah media menerima undangan peliputan dari instansi pemerintah.
Media yang mendapatkan undangan tentu memiliki hak untuk menjalankan tugas jurnalistiknya.
Namun, media yang tidak mendapatkan undangan juga tetap memiliki kepentingan jurnalistik untuk mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengajukan pertanyaan, khususnya ketika informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik.
Karena itu, persoalannya bukan *“siapa yang diundang?”*
Persoalan yang lebih penting adalah:
*Apakah seluruh media tetap memiliki kesempatan yang wajar untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi kepada instansi pemerintah?*
Kemitraan publikasi seharusnya tidak dipahami sebagai mekanisme untuk menentukan media mana yang boleh bertanya dan media mana yang harus menunggu.
*Kantah Jakarta Utara Perlu Berbicara Terbuka*
Klarifikasi Yordania menyebut hubungan tersebut sebagai kemitraan publikasi.
Karena itu, penjelasan dari Kantah Jakarta Utara menjadi penting untuk mengakhiri spekulasi.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dijelaskan secara terbuka.
*Pertama,* apakah benar terdapat perjanjian yang mencantumkan istilah “koordinator media online”?
*Kedua,* apabila benar, apa fungsi serta batas kewenangan posisi tersebut?
*Ketiga,* apakah wartawan yang hendak melakukan peliputan atau konfirmasi di Kantah Jakarta Utara wajib melalui koordinator tersebut?
Tiga pertanyaan tersebut jauh lebih substantif dibandingkan perdebatan mengenai apakah istilah “pembatasan pers” tepat atau tidak.
Jika memang tidak ada pembatasan, maka mekanisme akses wartawan seharusnya dapat dijelaskan secara transparan.
*Jangan Sampai Kemitraan Dipersepsikan sebagai “Pintu Tunggal”*
Redaksi tidak mempersoalkan kemitraan antara media dengan pemerintah sepanjang dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak mengganggu independensi pers.
Namun, ketika terdapat istilah “koordinator media online” dalam dokumen yang disebut sebagai dasar hubungan kemitraan, ditambah adanya informasi mengenai wartawan yang diarahkan kepada pihak tertentu, maka wajar apabila muncul pertanyaan dari kalangan pers.
Sebab, apabila komunikasi media dengan instansi pemerintah dalam praktiknya harus melalui satu pihak, terdapat risiko munculnya persepsi bahwa akses informasi menjadi tersentralisasi.
Terlebih jika pihak tersebut memiliki kewenangan dalam menentukan akses, undangan, atau komunikasi antara wartawan dan pejabat.
*Sekali lagi, hal tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pembatasan pers tanpa adanya bukti dan penjelasan yang memadai.*
Justru karena itulah keterbukaan menjadi penting.
Instansi pemerintah semestinya dapat membangun komunikasi langsung dan terbuka dengan berbagai media.
Jika ada kegiatan, media dapat diundang.
Jika ada informasi publik, informasi dapat disampaikan.
Jika ada pertanyaan wartawan, pertanyaan dapat dijawab.
Dan apabila terdapat prosedur khusus untuk memasuki atau melakukan kegiatan jurnalistik di lingkungan kantor, prosedur tersebut sebaiknya disampaikan secara jelas dan berlaku secara transparan.
*Redaksi Buka Ruang Hak Jawab*
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu penjelasan resmi dari Kepala Kantah Jakarta Utara, Uunk Din Parunggi, mengenai keberadaan perjanjian yang disebut memuat istilah *“koordinator media online”,* fungsi dan kewenangannya, serta mekanisme akses wartawan di lingkungan Kantah Jakarta Utara.
Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kantah Jakarta Utara maupun pihak-pihak terkait untuk menjelaskan persoalan tersebut secara utuh.
Sebab, yang dipersoalkan dalam pemberitaan ini bukan nama pribadi, bukan pula keberadaan satu kelompok media.
*Yang sedang dipertanyakan adalah mekanisme komunikasi antara lembaga pemerintah dan pers.*
Jika memang tidak ada pembatasan, publik tentu membutuhkan penjelasan yang dapat mempertegas hal tersebut.
Jika memang hubungan tersebut sebatas kemitraan publikasi, batas kewenangan “koordinator media online” juga patut dijelaskan.
Pada akhirnya, keterbukaan adalah cara paling sederhana untuk mengakhiri polemik.
*Bukan dengan saling membantah, melainkan dengan membuka mekanisme secara terang kepada publik.*
