Jakarta – | Rasionews | Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar diskusi publik sekaligus konferensi pers menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat AJI Indonesia, Jalan Kembang Raya No.6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026) pukul 14.30 WIB.
Diskusi yang diikuti sekitar 20 peserta ini mengangkat tema “Lawan Kapitalisme, Imperialisme dan Militerisme, Wujudkan Upah Layak, Kerja Layak dan Hidup Layak.” Sejumlah perwakilan serikat buruh dan organisasi masyarakat hadir sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, perwakilan Serikat Pekerja Kampus (SPK), Putut, menyoroti krisis kapitalisme yang dinilai terus terjadi sepanjang sejarah dan paling berdampak pada kelas pekerja. Ia menyebut krisis tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga distribusi kesejahteraan yang timpang di masyarakat.
“Krisis dalam kapitalisme bukan hanya soal ketidakstabilan ekonomi, tetapi bagaimana beban dan keuntungan didistribusikan secara tidak seimbang,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menekankan bahwa krisis global, termasuk dampak konflik geopolitik, turut memengaruhi kondisi buruh di Indonesia. Menurutnya, kenaikan biaya produksi berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dampak yang dialami buruh mulai dari pengurangan tenaga kerja, pemangkasan tunjangan, hingga ancaman PHK. Bahkan krisis kerap dijadikan alasan kebijakan yang merugikan buruh,” kata Sunarno.
Ia menambahkan, May Day menjadi momentum penting untuk menyuarakan tuntutan buruh kepada pemerintah, termasuk soal kepastian kerja dan penghapusan sistem outsourcing.
Dari perspektif buruh perempuan, Ajeng dari Perempuan Mahardika menyoroti ketimpangan antara nilai produksi dan kesejahteraan pekerja. Ia menyebut banyak buruh yang memproduksi barang bernilai tinggi, namun tidak mampu menikmati hasil produksinya.
“Kontrak kerja yang tidak pasti dan PHK sepihak masih sering terjadi. Ini menunjukkan sistem ketenagakerjaan masih jauh dari adil,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Dwi Haryoto dari Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM). Ia menilai negara belum sepenuhnya hadir dalam melindungi hak-hak buruh, termasuk kebebasan berserikat.
“Masih banyak buruh yang takut bergabung dengan serikat karena khawatir tekanan dari perusahaan, padahal itu hak dasar yang dijamin,” katanya.
Diskusi juga diwarnai sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta sebelum akhirnya ditutup pada pukul 17.23 WIB dalam situasi aman dan kondusif.
Dalam forum tersebut, GEBRAK merumuskan sejumlah poin penting, di antaranya krisis global yang memperburuk kondisi buruh, lemahnya perlindungan akibat sistem kerja fleksibel, hingga belum optimalnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
Adapun tuntutan utama yang disuarakan meliputi terwujudnya kerja layak, upah layak, dan hidup layak, penghentian PHK sepihak, penghapusan outsourcing, serta jaminan kebebasan berserikat dan ruang demokrasi.
GEBRAK menegaskan, peringatan May Day bukan sekadar perayaan, melainkan momentum perjuangan kolektif untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)
(Rohena)
