Hasil Kesepakatan Antara Dua Belah Pihak Hanya PHP Semata dari PT KPC

Kaltim, – | Rasionews | 20 Juni 2025 Warga setempat yang Mengalami dampak limbah dari aktifitas perusakan kebun sawit selama bertahun-tahun ,menjerit dari ketidak berdayaan mareka atas ulah perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan warga.
Perusahaan tidak hanya menyakiti hati masyarkat dengan menabur limbah alias kotoran,sampah dan Lumpur, namun, tidak cukup dengan hal tersebut akan tetapi masyarkat di timpahi lagi janji palsu (PHP )di kasih janji manis, angin surga yakni warga akan di berikan kompensasi dari perusahan PT Kaltim Prima Coal ( KPC) faktanya hingga hari ini, nonsense. Sadis bukan?

Warga setempat OD inisial kepada media ini mendesak
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk segera memangil Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kutai Timur yang terkesan adanya pembiaran dampak limbah di kehidupan masyarakat dan tak berkotek menghadapi Perusahaan KPC untuk menyelesaikan kasus limbah selama ini.
Perusahan KPC dinilai telah lalai dalam memberikan kompensasi kepada warga terkena dampak.
Perlu diketahui pihak PT. Prima Coal ( KPC) dengan warga setempat OD inicil telah bersepakat di mana KPC sudah menyetujui nominal sebesar Rp 180.000 juta untuk membayar kompensasi kepada OD namun hingga kini belum ada realisasi dari Kaltim Prima Coal ( KPC).
“Saya dan perusahan prima Coal sudah bersepakat bahwa mareka akan membayar kompensasi sebesar Rp. 180 juta,akan tetapi hingga kini saya cuman dikasih janji palsu (PHP ) alias janji manis.
Sementara LH yang kami harapkan hadir untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang selama ini terkena dampak limbah ternyata tidak berkotek di hadapan perusahan, ada apa sebenarnya, tanya OD .
Melalui media ini sangat mengharapkan mareka bisa mendengar jeritan kami. “Pintahnya.

Terpisah Heri pihak KPC melalui telpon selulernya ” Sementara dalam proses untuk pembayaran kepada pak OD persisnya saya tidak tahu,apakah akan dibayar oleh perusahan dalam waktu 1 bulan,2 bulan atau 3 bulan dari perusahaan. Katanya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Sebagai tambahan informasih perusahaan tersebut di duga kebal hukum hingga Dinas Lingkungan Hidup bertekuk lutut.
Sampai berita ini di turunkan pihak terkait lainnya belum bisa di konfirmasi.

(Rhn)