Gugatan Rp 119 Triliun CMNP Terhadap MNC Dinilai Tidak Sesuai Hukum Perdata

Jakarta, Rasionews.com | Jurnalis Pengamat Hukum mengatakan bahwa dari pemantauannya selama ini terkait kasus gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap MNC atau PT Bhakti Investama. Kata Jurnalis Pengamat Hukum, Hilman Firmansyah dalam keterangannya kepada Wartawan Jumat, (30/1/2026).

“Di simpulkan makin jelas bahwa pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam suatu perkara perdata adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Hilman.

“Bahwa dalam sidang gugatan perdata senilai Rp 119 triliun yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap Hary Tanoesoedibjo dan sejumlah pihak lainnya,” ujar Hilman.

Bahwa Pihak MNC, Hary Tanoesoedibjo dan sejumlah pihak lainnya bukanlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang di Gugat oleh PT CMNP.

Dimana perkara ini bermula dari gugatan PT CMNP terhadap sejumlah pihak terkait transaksi Jual-Beli NCD Unibank antara pihak Bank Unibank sebagai Penjual dan pihak PT CMNP sebagai Pembeli yang dilakukan pada tahun 1999 dan yang bertindak sebagai Broker atau Arranger dalam Jual-Beli tersebut pihak PT Bhakti Investama yang kini bernama MNC.

“Jadi Bhakti Investama dan Harry Tanoesoedibjo itu adalah Broker hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pihak, sehingga tanggung jawab transaksi tetap berada pada penjual NCD yaitu Unibank dan pembeli utama NCD yaitu PT CMNP,” terangnya.

Hilman menegaskan bahwa PT CMNP menggugat PT Bhakti Investama atau MNC atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam Jual-Beli NCD adalah tindakan salah alamat, karena PT Bhakti Investama atau MNC sebagai Broker tidak memiliki kaitan langsung dengan isi perjanjian materiil.

Dalam perspektif hukum perdata, gagal bayar NCD Unibank merupakan suatu wanprestasi karena lalainya penerbit NCD untuk melaksanakan kewajibannya kepada pemegang NCD sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian penerbitan NCD sehingga jika tidak ada jaminan yang bisa dieksekusi, Pemegang NCD Unibank dalam Hal ini PT CMNP dapat mengajukan gugatan perdata pada pihak Unibank atas dasar wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Kedua, bahwa sangat jelas gagal bayar Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau Sertifikat Deposito Unibank yang dapat diperjualbelikan pada PT CMNP berarti penerbit (Bank) tidak mampu membayar pokok atau bunga saat belum jatuh tempo. PT CMNP sebagai Investor NCD Unibank berisiko kehilangan dana, karena NCD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan umumnya tidak memiliki agunan, sehingga penyelesaian bergantung pada likuidasi bank.

“Dan Jika bank penerbit seperti Bank Unibank dibubarkan/dilikuidasi, Hak PT CMNP sebagai investor NCD akan dipenuhi dari hasil penjualan aset bank, yang mungkin tidak kembali 100 %,” paparnya.

Bukannya dipenuhi atau di tagihkan pada PT Bhakti Investama atau MNC sebagai Broker Jual-Beli NCD Unibank.

“Lucu juga jika Broker Jual-Beli NCD Unibank seperti PT Bhakti Investama atau MNC digugat,” Ujar Hilman.

“Nanti jika suku bunga pasar naik, harga pasar NCD jika PT CMNP mungkin akan turun jika PT CMNP berencana NCD Unibank untuk menjual lebih awal. lalu kerugiannya dibebankan pada broker ini kan aneh dan menyalahi hukum dan Peraturan,” tambahnya.

Biasanya Pembeli lebih menyukai NCD yang lebih baru diterbitkan Bank Penerbit dengan pembayaran yang lebih tinggi, sehingga NCD seperti NCD milik PT CMNP yang lebih lama mungkin kehilangan nilainya dalam perdagangan.

“Tetapi jika PT CMNP tetap memegangnya hingga jatuh tempo, semua itu tidak masalah, karena PT CMNP tetap akan mendapatkan pengembalian yang dijanjikan,” ujarnya.

Begitu juga terkait Risiko Inflasi:

Ketika inflasi meningkat pesat, bunga tetap dari NCD PT CMNP mungkin kehilangan nilai riilnya, yang tampaknya merupakan pengembalian yang wajar saat ini mungkin tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya hidup.

Jadi, meskipun penghasilan NCD yang dimiliki PT CMNP tetap sama, daya belinya dapat menyusut akibat inflansi.