PRESIDEN DIMINTA SERIUSI TUNTUTAN BURUH PELABUHAN, KONSOLIDASI LINTAS ELEMEN DEWAN BURUH PELABUHAN INDONESIA TERUS DIPERKUAT
Jakarta, (03/08/2026) Rasionews.news – Gelombang konsolidasi Siaga Mogok Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia terus menguat di berbagai pelabuhan sebagai bagian dari penguatan organisasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, perlindungan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta penyediaan perumahan yang layak bagi Buruh Pelabuhan Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, Subhan Hadil, M.A., menyampaikan bahwa Pimpinan Pusat terus melaksanakan konsolidasi nasional secara bertahap melalui pertemuan daring (online) maupun tatap muka bersama seluruh jaringan Buruh Pelabuhan Indonesia.
Menurutnya, konsolidasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menyatukan sikap, memperkuat solidaritas, dan membangun kekuatan bersama dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan Buruh Pelabuhan Indonesia.
«”Kami berharap Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap tuntutan Buruh Pelabuhan Indonesia. Buruh pelabuhan merupakan pilar utama logistik nasional. Sudah saatnya peningkatan kesejahteraan, perlindungan keselamatan kerja, pendidikan, peningkatan kompetensi, serta penyediaan perumahan pekerja menjadi agenda prioritas nasional.”»
Subhan Hadil juga mendorong Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, kebijakan, serta kinerja pejabat yang membidangi sektor kepelabuhanan dan ketenagakerjaan agar seluruh kebijakan benar-benar selaras dengan arah pembangunan nasional yang berpihak kepada pekerja, meningkatkan daya saing logistik Indonesia, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
KONSOLIDASI NASIONAL LINTAS ELEMEN DEWAN BURUH PELABUHAN INDONESIA
Dalam rangka memperkuat Siaga Mogok Nasional Buruh Pelabuhan, Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia terus membangun koordinasi lintas sektoral bersama berbagai elemen yang tergabung dalam maupun berjejaring dengan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, antara lain:
– F-SP BUMN Bersatu.
– Federasi dan serikat pekerja sektor trucking dan angkutan logistik.
– Federasi dan serikat pekerja sektor kepelabuhanan.
– Serikat pekerja dan organisasi pekerja yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.
– Komunitas serta serikat pekerja kontrak di lingkungan pelabuhan.
– Jaringan Buruh Pelabuhan Poros Sumatera, Poros Jawa, Poros Bali–Nusa Tenggara, Poros Sulawesi, Poros Maluku, serta jaringan buruh pelabuhan di wilayah Indonesia lainnya.
Konsolidasi tersebut dilaksanakan untuk membangun kesamaan visi, memperkuat solidaritas nasional, menyatukan langkah perjuangan, serta mengoordinasikan aspirasi seluruh elemen pekerja pelabuhan agar memiliki kekuatan bersama dalam memperjuangkan perubahan yang berpihak kepada pekerja.
Selain konsolidasi Poros Sumatera dan Poros Jawa yang telah berlangsung, dalam beberapa hari ke depan Pimpinan Pusat akan melanjutkan konsolidasi dengan Poros Bali–Nusa Tenggara, dilanjutkan dengan Poros Sulawesi, Poros Maluku, dan wilayah lainnya hingga terbentuk konsolidasi nasional yang menyeluruh.
TUNTUTAN BURUH PELABUHAN INDONESIA
1. Peningkatan Kesejahteraan Buruh Pelabuhan
– Penghasilan yang layak, adil, dan berkeadilan sesuai kontribusi dan risiko pekerjaan.
– Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan bagi seluruh buruh pelabuhan.
– Kepastian hubungan kerja serta perlindungan terhadap seluruh hak normatif pekerja.
– Peningkatan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
– Kebijakan nasional yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan Buruh Pelabuhan Indonesia.
2. Program Pendidikan Buruh Pelabuhan
– Program Buruh Sarjana Indonesia bagi pekerja dan keluarga pekerja.
– Beasiswa pendidikan dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.
– Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.
– Pengembangan kapasitas sumber daya manusia buruh pelabuhan agar mampu menghadapi transformasi industri dan digitalisasi pelabuhan.
3. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Nasional
– Program pelatihan kerja secara berkelanjutan.
– Sertifikasi kompetensi sesuai standar nasional dan internasional.
– Peningkatan profesionalisme tenaga kerja bongkar muat dalam menghadapi modernisasi pelabuhan.
– Pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan digital bagi pekerja pelabuhan.
4. Penyediaan Lahan dan Program Perumahan Pekerja
– Penyediaan lahan oleh pemerintah untuk pembangunan Perumahan Pekerja Pelabuhan.
– Program rumah layak huni yang terjangkau bagi buruh pelabuhan.
– Dukungan pembiayaan perumahan bagi pekerja berpenghasilan rendah.
– Pengembangan kawasan hunian pekerja yang terintegrasi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya.
Subhan Hadil menegaskan bahwa perjuangan Buruh Pelabuhan Indonesia merupakan perjuangan seluruh pekerja yang menjadi bagian dari ekosistem kepelabuhanan nasional.
«”Perjuangan ini bukan hanya untuk Buruh TKBM, tetapi untuk seluruh pekerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pelabuhan Indonesia. Semakin kuat solidaritas antarserikat, federasi, komunitas pekerja, dan masyarakat pelabuhan, semakin besar harapan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh Buruh Pelabuhan Indonesia.”»
Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses konsolidasi dilakukan sebagai bagian dari penguatan komunikasi organisasi dan penyampaian aspirasi melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“SIAGA MOGOK NASIONAL, SATU KOMANDO, SATU SOLIDARITAS, SATU PERJUANGAN DEMI KESEJAHTERAAN BURUH PELABUHAN INDONESIA.”
Subhan Hadil MA Ketua Umum PIMPINAN PUSAT SP TKBM INDONESIA – Presidum Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia
