Putusan Kontroversial: Kejora Bebas, Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Berbuntut Panjang

Rasionews | Jakarta, 27 Maret 2025 – Sidang putusan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan Kejora alias Ola telah menghasilkan keputusan mengejutkan. Pada Rabu, 26 Maret 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Kejora dari segala tuntutan, menyebabkan kerugian materiil Rp 20 miliar dan immateriil Rp 40 miliar bagi David Rahardja. Keputusan ini langsung menuai kecaman dari kuasa hukum David, Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., M.A., Ph.D dari RAN Law Firm.

Razman menyatakan kekecewaannya dan berencana mengajukan banding. Ia menilai putusan hakim yang membebaskan Kejora, yang sebelumnya dituntut 9 bulan penjara atas dugaan pelanggaran pasal perbankan, tidak adil. “Seharusnya hakim mempertimbangkan ‘ultra petita’ mengingat tuntutan JPU dianggap ringan,” tegas Razman.

Lebih lanjut, Razman mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan tuntutan hukum terhadap Kepala Cabang BRI Veteran, Didik Tri Haryanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara atas dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1. Razman menduga keterlibatan lebih banyak pihak dalam kasus ini, dengan potensi tiga hingga empat tersangka lainnya yang masih dalam penyelidikan.

RAN Law Firm menuntut ganti rugi sebesar Rp 60 miliar (Rp 20 miliar materiil dan Rp 40 miliar immateriil) dari BRI. Mereka telah mengirimkan surat kepada Kepala BRI Regional Jakarta, Direktur Utama, dan Komisaris BRI, mendesak pencopotan Didik Tri Haryanto dan proses internal lebih lanjut. Razman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam dugaan pemufakatan jahat.

David Rahardja sendiri mengaku kecewa dengan putusan tersebut dan berharap proses hukum selanjutnya akan lebih adil. Ia sebelumnya telah melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Utara atas dugaan pemalsuan surat dan telah menerima pernyataan dari Ombudsman RI yang menyatakan kerugian usahanya disebabkan oleh kelalaian dan maladministrasi BRI.

Risa Azhari