(Puspen TNI). | Rasionews | Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah dengan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Menko Polkam Djamari Chaniago saat membuka rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang di dalamnya melekat tiga lapis tanggung jawab, yakni tanggung jawab moral, tanggung jawab jabatan, dan tanggung jawab hukum. “Penanggulangan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Di dalamnya ada tanggung jawab moral, tanggung jawab jabatan, dan tanggung jawab hukum,” tegasnya.
Selanjutnya, Menko PolkamJenderal menegaskan bahwa pengendalian Karhutla bukan lagi sebatas imbauan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah, para pemegang HGU dan PBPH serta seluruh unsur terkait. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada 31 Agustus 2026.
TNI berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam penanggulangan Karhutla melalui pengerahan personel dan sarana prasarana yang dimiliki. Dukungan tersebut dilakukan secara terpadu bersama seluruh unsur terkait, baik dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
