Puncak Jaya – | Rasionews | Momentum bersejarah terjadi di Alun-alun Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (25/6/2026). Sebanyak 5 (lima) orang mantan anggota kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XXVIII/Yambi – Mewoluk secara resmi menyatakan tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui upacara pengucapan ikrar suci.
Kelima mantan anggota OPM tersebut adalah BT (27 th), GW (23 th), BW (25 th), TK (25 th), dan YW (22 th). Seluruh pemuda yang berasal dari Suku Dani, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk ini mengikuti prosesi dengan khidmat dari pukul 09.30 s.d. 10.50 WIT.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Puncak Jaya, Dandim 1714/Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya, Dansatgas Yonif 743, Dansatgas Yonif 136 serta disaksikan oleh Ketua Klasis GIDI Mulia Telius Wonda, para Kepala Kampung, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama setempat. Kehadiran tokoh lintas sektor ini menunjukkan dukungan penuh atas kembalinya para pemuda tersebut ke tengah masyarakat.
Dalam prosesi tersebut, kelima mantan anggota OPM dengan tegas membacakan Ikrar Kesetiaan kepada NKRI yang dipandu langsung oleh Bupati Puncak Jaya, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah ikrar. Suasana haru memuncak saat mereka melakukan penciuman Bendera Merah Putih sebagai simbol komitmen total, yang diikuti dengan pemberian baju batik serta Kartu Ikrar NKRI.
Sebagai bentuk kepedulian dan modal awal reintegrasi, Pemerintah Daerah bersama TNI-Polri memberikan bantuan sosial kepada mereka. Bantuan yang diserahkan meliputi paket sembako senilai Rp1.000.000,-, uang tunai pembinaan sebesar Rp1.000.000,- per orang, pakaian, serta uang pembinaan bagi para tokoh masyarakat yang bertindak sebagai saksi.
Keberhasilan ini merupakan buah dari pendekatan persuasif, komunikasi sosial, dan pembinaan teritorial yang berkelanjutan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah. Pasca-ikrar, sinergi lintas sektor akan terus dioptimalkan melalui pemantauan intensif, pendampingan, serta program pemberdayaan ekonomi guna menjamin kesejahteraan dan keamanan mereka dari intimidasi pihak luar. (*)
