Jakarta Utara, Rasionews.com – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, H. Ramly Hi Muhamad, menggelar sosialisasi sekaligus pengawasan penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Partai Golkar, Jl. Mindi, Kecamatan Koja, pada Selasa (16/6). Kegiatan ini bertujuan mendekatkan produk hukum kepada masyarakat, memastikan hak warga terpenuhi, sekaligus menyerap langsung aspirasi dan kendala di lapangan.
Hadir dalam kegiatan ini narasumber utama pakar kesehatan masyarakat Dr. Soraya, serta Muhammad Taufik Arif selaku Tenaga Ahli yang hadir mewakili Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa. Turut hadir para Ketua RW/RT, FKDM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta warga dari Tugu Utara, Lagoa, Rawa Badak, dan kelurahan sekitarnya. Acara disepakati selesai pukul 17.30 WIB agar tidak mengganggu waktu ibadah salat Maghrib.
- Advertisement -
Kesehatan Hak Konstitusional, Tidak Boleh Ditolak
- Advertisement -
Dalam pemaparannya, Dr. Soraya menegaskan bahwa kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Ia mengingatkan Jakarta Utara menghadapi tantangan ganda masalah kesehatan: tingginya angka penyakit menular seperti DBD, serta lonjakan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes yang kini mulai menyerang usia dewasa muda.
“Perda ini menjamin pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Prinsip utamanya jelas: dalam kondisi gawat darurat, fasilitas kesehatan mana pun wajib menolong dan tidak boleh menolak pasien. Aturan BPJS sama untuk RSUD maupun swasta; perbedaan pelayanan yang dirasakan warga lebih karena manajemen masing-masing rumah sakit, bukan pada aturan jaminannya,” jelas Dr. Soraya menanggapi keluhan warga soal perbedaan perlakuan rawat inap, keterbatasan obat, dan antrean panjang.
- Advertisement -
Warga Sampaikan Berbagai Persoalan
Sesi dialog berjalan aktif, warga menyampaikan keluhan mulai dari pendidikan, data bantuan sosial, infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan.
Alberd Rico (RW 17 Tugu Utara)
Menyampaikan harapan agar program Sekolah Rakyat tidak hanya diperuntukkan anak putus sekolah, tetapi juga dibuka kuota bagi anak kurang mampu yang masih bersekolah agar bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Ia juga menindaklanjuti usulan pemasangan rambu zebra cross di depan Sekolah Serada yang belum ditindaklanjuti.
“Kami berharap tim Pak Erwin Aksa yang diwakili Bapak Muhammad Taufik Arif bisa memperluas kriteria penerima. Banyak anak berprestasi dari keluarga kurang mampu yang butuh kesempatan sama rata,” ujarnya.
Reno Mahendra (Ketua FKDM Lagoa)
Menyoroti masalah data ekonomi warga. Ia menanyakan mekanisme penurunan desil ekonomi bagi warga yang dulunya bekerja dan berpenghasilan cukup, namun kini sudah di-PHK atau pendapatannya menurun drastis, sehingga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan, padahal sangat membutuhkan.
“Bagaimana prosedur mengubah data tersebut dan berapa lama prosesnya? Karena data di sistem masih mencatat ekonomi kami mampu, padahal faktanya sudah tidak mampu,” tegasnya.
Ibu Rubiatun (Warga Rawa Badak Selatan)
Menyampaikan keluhan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anaknya sempat menerima KJP sejak SD, namun terputus saat masuk SMP. Kini anaknya ingin melanjutkan ke SMK Negeri maupun Swasta namun terhambat. Sebagai tukang sayur keliling dengan suami pengemudi ojek online, ia mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan pangan maupun beras, padahal tetangganya rutin menerima.
“Mohon dibantu diaktifkan kembali KJP-nya. Kami pendukung setia Pak Haji, namun belum pernah merasakan bantuan sama sekali,” pungkasnya.
Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi lain, mulai dari ketimpangan pelayanan BPJS di RS Swasta, keluhan wilayah RW 06 yang jarang dilibatkan, hingga fasilitas gedung Sasana Krida Lagoa yang belum lengkap peralatannya meski sudah dibangun.
H. Ramly: Data Harus Akurat, Program Bagus Jangan Dihapus Tapi Diperbaiki
Menanggapi seluruh masukan dan kehadiran perwakilan dari DPR RI, H. Ramly Hi Muhamad memberikan penjelasan lengkap dan tegas. Ia menegaskan bahwa data adalah kunci utama pemerataan.
Terkait Bantuan Sosial & Data Desil
“Data bantuan terhubung langsung dengan aset, kendaraan, dan pendapatan. Kalau desil tinggi, otomatis tidak dapat — itu aturan sistem. Tapi kalau kondisi ekonomi berubah drastis karena musibah atau PHK, harus diurus. Laporkan ke RT/RW, buat berita acara perubahan kondisi, serahkan ke tim kami. Kami usulkan ke Dinas Sosial setiap tanggal 17. Kalau tidak diurus, data tidak akan berubah sendiri,” jelas Ramly.
Ia juga menyoroti ketimpangan kuota subsidi pangan. “Dari data 1,1 juta warga yang berhak, hanya 350 ribu yang dapat jatah karena pemotongan anggaran pusat. Akibatnya banyak yang tidak kebagian dan timbul kecurigaan. Ini yang terus kami perjuangkan agar alokasi sesuai kebutuhan. Kami juga perbaiki penyimpangan: punya motor 3 dapat bantuan, usaha gorengan tidak dapat — ini salah, harus diperbaiki,” tegasnya.
Terkait Pendidikan & KJP
Merespons keluhan Ibu Rubiatun, Ramly berjanji menindaklanjuti langsung. “Besok kita selesaikan masalah KJP itu, data harus diperbaiki. Sekolah Rakyat memang prioritas anak putus sekolah dan desil 1, tapi kami usulkan perluasan kuota. Kita butuh sekolah asrama gratis bagi anak miskin: makan, tempat tinggal, pendidikan lengkap. Kalau tidak, bibit unggul 2045 tidak akan lahir. Anak miskin kapan belajarnya kalau pagi sampai sore harus bantu orang tua?”
Terkait Kesehatan & BPJS
“Aturan BPJS sama semua. Bedanya manajemen: RSUD gaji pasti dari negara, RS Swasta hidup dari pendapatan pasien. Kalau ada kasus dipulangkan padahal belum sehat, telepon saya langsung. Kami koordinasi ke Dinas Kesehatan agar biaya ditanggung. Antrean panjang karena kapasitas dokter terbatas, kami dorong penambahan tenaga,” kata Ramly.
Terkait Sampah & Lingkungan
Ramly mengingatkan perubahan aturan penanganan sampah. “Sampah Jakarta 7.000 ton/hari, nanti dibatasi masuk dari luar. Di Jakarta Utara ada TPA Rorotan 2.500 ton/hari. Solusinya: warga harus mulai memilah sampah dari rumah. Kebiasaan buang sembarangan harus dihapus, warga ibu kota harus berubah perilaku.”
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Program MBG bagus sekali: ekonomi desa naik, petani laku semua. Tapi sisi negatifnya korupsi merata. Jangan hapus programnya, perbaiki yang salahnya. Kalau perlu hukum tegas seperti di Cina, korupsi mati, pasti jera. Positifnya nyata, tinggal pengawasan diperketat,” tegas Ramly.
Di akhir kegiatan, Muhammad Taufik Arif selaku perwakilan Erwin Aksa menyampaikan apresiasi atas masukan warga dan berjanji akan membawa seluruh aspirasi ini ke tingkat pusat. Sementara H. Ramly Hi Muhamad menegaskan sosialisasi di Gedung Golkar ini bukan sekadar penyampaian aturan, melainkan awal perbaikan pelayanan dan pemerataan kesejahteraan warga Jakarta Utara.
